Ini Penyebab Sertifikat Ganda, Waspadalah…..

Meskipun pihak pemerintah dalam hal ini BPN menjamin tidak ada lagi sertikat ganda tapi dalam kenyataan masih banyak kita temui kasus-kasus sengketa baik perdata maupun pidana. Apalagi setelah masuk ke ranah hukum, pihak BPN sudah tidak terlibat aktif. Jadi kita lah yang harus proaktif sejak awal, meskipun BPN telah memiliki peta tunggal.

Ada beberapa penyebab-penyebab sertifikat ganda, baik semuanya asli maupun hanya satu saja, yang penulis rangkum dari berbagai sumber bacaan maupun kisah nyata di hadapan “mata”.

Karena hukum agraria kita menganut prinsip hukum “positif cenderung negatif”,maka memang sepertinya terbuka “kesempatan ” untuk menggugat keabsahan sebuah serifikat kepemilikan properti.

Karena segala sesuatu menyimpan potensi kelebihan dan kekurangan, maka mungkin kelebihan dari prinsip “Relatif” ini adalah terbukanya juga kesempatan bagi pihak yang memang berhak tapi karena suatu alasan belum memperoleh haknya. Mungkin perbandingan sederhananya adalah pada sebuah vonis hukuman mati atas sebuah pidana, karena yang membuat hukumnya masih manusia. (Jauh amat ya :-)). Intinya bisa jadi memang sertifikat tsb sejak awal sudah di tangan yang berhak atau malah “takdir” membawanya “plesiran” sesaat.

Karena itu sering kita dapati mereka yang telah menempati sebuah tanah atau bangunan sekian puluh tahun pun masih mungkin untuk digugat. Yah karena sifat hukumnya yang relatif.

Sebagai warga negara taat hukum🙂 begitulah, kita harus menerima bentuk “atap payung” yang demikian. Harus dihadapi dengan berbekal niat baik🙂. Sekian…prolognya.

Nah, apa saja yang bisa memicu timbulnya sertifikat ganda tsb :

  • Semua pihak memegang sertifikat asli BPN
  • Karena sebelumnya, BPN belum memiliki peta tunggal, maka tidak semua lokasi telah termutakhirkan datanya. Terkadang ukuran tanah/lokasi bertumpang tindih. Apalagi jika tanah tanah tersebut bukan tanah yang telah diukur dan dikavling oleh BPN. Biasanya Perumahan kavling oleh developer resmi, memiliki sertifikat HGB dan sudah diukur oleh BPN.
    Karena tumpang tindih atau tanah bersebelahan saling memotong, maka kemungkinan sebuah tanah memiliki dua sertifikat. Dan terkadang di atasnya telah berdiri bangunan yang mungkin salah satunya telah mengalami beberapa kali peralihan hak, sementara yang sebelahnya belum pernah.

    Untuk kasus seperti ini, diperlukan kerjasama antara semua pihak untuk pemutakhiran data di BPN.
    Sedangkan jika sebuah tanah memiliki sertifikat asli BPN dan tidak bertumpang tindih, artinya data persil, dll yang ada di dalamnya persis sama, maka kemungkinan ada unsur penipuanyang biasanya disebabkan kelengahan pihak pembeli menunda pembuatan sertifikatnya yang dimanfaatkan oleh oknum penjual untuk mengambil kembali dengan cara ilegal. Modusnya biasanya oknum penjual yang tahu “kasus penundaan” ini akan membuat laporan kehilangan ke kepolisian, kemudian mendatangi pihak BPN untuk dibuatkan sertifikat pengganti. Dan karena memangdata atau file di BPN masih tercatat atas nama oknum tersebut, maka BPN akan menerbitkan sertifikat pengganti yang baru.

    Setelah berjalan sekian lama, barulah pembeli melakukan balik nama ke BPN, dengan bermodalkan AJB dari notaris, maka pihak BPN pun tidak akan menelusuri lagi riwayat objeknya. AJB yang dikeluarkan oleh notaris cukup syarat untuk membuat sertifikat.
    Artinya telah terbit dua sertifikat untuk sebuah objek dan semuanya asli berkekuatan hukum.
    Dan masalah akan semakin ruwet jika oknum penjual telah bertindak cepat menjual kembali objek tanah tersebut kemudian dijual lagi secara berantai karena biasanya harganya murah.
    Sang pembeli legal biasanya baru menyadari sertifikatnya ganda setelah “pemilik baru yang lain” ingin mengelola objek tersebut. Akhirnya sengketa.

  • Ada yang Aspal
  • Biasanya ada keterlibatan langsung orang dalam. Misalnya berdalih ingin membantu melakukan cek sertifikat langsung ke BPN. Tapi sebenarnya yang dilakukannya adalah membuat duplikatnya dengan menyamakan semua data yang ada di sertifikat tsb. Setelah itu mengembalikan kepada pemilik berupa sertifikat aspalnya. Yang asli dipegang oleh oknum orang dalam.
    Atau mungkin kejadiannya, sertifikat (yang dititipkan di sebuah penitipan tanpa asuransi) hilang, bisa juga diduplikasi oleh oknum. Untuk yang seperti ini secepatnya buat laporan kehilangan dan penggantian sertifikat di BPN.

    Intinya, :

  • Jika dilakukan saat itu memang asas manfaatnya lebih besar maka jangan ditunda dan jangan menggantungkannya pada prinsip kehati-hatian pihak lain. Segera melakukan proses balik nama di BPN meskipun memerlukan waktu itu sebenarnya juga “mengamankan”. Jadi jika ada transaksi ilegal cepat terdeteksi karena sementara masih berproses di BPN.
  • Lakukan pengecekan berkala, bukan hanya pada saat akan melakukan transaksi, terutama bagi yang “strategis dan luas”.
  • Tagged: , ,

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s

    %d bloggers like this: